GALERI BAKSOS COVID-19 PEMUDA PANCASILA KECAMATAN CIANJUR KOTA

1

“

Surat Edaran PPDB Online Untuk Madrasah Tahun 2020

Surat Edaran PPDB Online Untuk Madrasah Tahun 2020 - Sehubungan dengan adanya social distancing dan physical distancing demi menekan penyebaran Covid 19 dan demi peningkatan mutu Pendidikan di Madrasah serta program digitalisasi Madrasah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bermaksud memfasilitasi penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020/2021 secara daring, untuk itu kami mohon saudara dapat membantu mengimformasikan kepada Madrasah Binaan di Wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 dianjurkan untuk dilakukan secara online.
2. Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten serta Madrasah yang telah memiliki aplikasi PPDB dipersilahkan untuk melanjutkan layanannya secara daring/online.
3. Bagi Madrasah baik negri dan swasta yang belum memiliki layanan PPDB secara daring/online dapat mengajukan layanan tersebut ke Direktorat KSKK Madrasah.
4. Permohonan layanan PPDB online dapat diajukan ke alamat resmi di https://madrasah3.kemenag.go.id/ppdb dengan default login menggunakan NSM dan Pasword NSM.
5. Madrasah yang mengajukan layanan ini wajib menunjuk salah satu petugasnya untuk menjadi operator layanan tersebut. Format permohonan terlampir.
6. Setelah surat permohonan verifikasi alamat PPDB Madrasah dan akun untuk masuk ke panel PPDB Madrasah akan di infokan melalui dasboard PPDB Madrasah masing-masing.

Surat edaran serta lampirannya Bisa Di Donwnload Disini

Ajuan Tunjangan Insentif GBPNS Tidak Bisa Di Ajukan Padahal Jam Mengajar Sudah Lebih 6 Jam Ini Solusinya

Ajuan tunjangan Insentif GBPNS hari ini sudah dibuka lagi saatnya bagi yang layak untuk mengajukan bisa langsung mengajukan tentunya atas perintah dan kebijakan Kabupaten/Kota setempat dan kebetulan di Kabupaten admin sudah ada perintah untuk segera melakukan pengajuan tapi pas admin buka ternyata admin tidak bisa melakukan pengajuan karena ada notifikasi Minimal 6 jam tatap muka di Satminkal padahal ketika admin cek dijadwal sudah lebih bahkan 26 jam tatap muka kemudian admin berfikir untuk mengajukan SKBK/SKMT dan alhamdulillah langsung otomatis bisa melakukan pengajuan.

Tampilan sebelum mengajukan SKBK/SKMT

Tampilan setelah mengajukan SKBK/SKMT

Pengajuan SKBK/SKMT yang dimaksud untuk guru yang belum sertifikasi yang yang memenuhi syarat mengajukan tunjangan insentif GBPNS cukup sampai cetak surat pengantar saja tidak perlu di verval di Kabupaten yang artinya tampilannya cukup seperti gambar dibawah ini :

Kalo sudah seperti itu di menu ajuan SKBK/SKMT maka ajuan tunjangan insentif GBPNS sudah bisa di ajukan dan semoga kuotanya setiap Kabupaten/Kota cukup.

S U R A T E D A R A N Nomor : 421/560/Disdikbud/2020 TENTANG PERPANJANGAN KEGIATAN BELAJAR DI RUMAH DALAM MASA DARURAT PANDEMI COVID-19 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN CIANJUR

PPDB MTs. RAUDLATUL IRFAN 2020/2021

SILAHKAN KLIK TAUTAN DIBAWAH INI :
https://bit.ly/PPDBOnlineYMRI

PPDB ONLINE MIS RAUDLATUL IRFAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SILAHKAN KLIK TAUTAN DIBAWAH INI :

https://bit.ly/34jaH7A

REGISTRASI KTA NASIONAL PEMUDA PANCASILA KAB. CIANJUR

PANCASILA !!!!
IZIN RESHARE : 

REGISTRASI
KTA NASIONAL PEMUDA PANCASILA
KAB. CIANJUR
---------------------------------
.
Anda Anggota
PEMUDA PANCASILA
Legalistaskan Diri Anda
Sebagai Anggota Resmi
PEMUDA PANCASILA
Kab. Cianjur
.
KONTAK PERSON:
Staff Admin KTA
- Deni Ramdan P (Wil 1, 4 & 5) 0815-7206-8116
- Teddy Rustandi (Wil 2 & 3) 0853-1486-0350
.
INFO KTA NASIONAL :
- Yudha Nugraha, S.Pd., M.Pd.
- Ayi Suhendri, S.Pd.I.
.

follow instagram:
@pemudapancasilacianjur

PANCASILA ABADI !!!

Resmi, Surat Edaran Kemendikbud Tentang Pembatalan UN Tahun 2020

Surat Edaran Kemendikbud Tentang Pembatalan UN Tahun 2020 - Berkenaan dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

Ujian Nasional (UN):

1. UN Tahun 2020 dibatalkan;
2. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
2. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
3. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
4. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

• kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
• kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
• kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
2. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
3. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
2. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:

• akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
• prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

   3. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan             Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang                     memerlukan mekanisme PPDB daring.

Untuk Lengkapnya Surat Edaran Kemendikbud Tentang Pembatalan UN Tahun 2020 Bisa Di Download Disini

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Resmi, BSNP Usulkan Pembatalan UN Tahun 2020

Resmi, BSNP Usulkan Pembatalan UN Tahun 2020 - Sebagaimana berita di media besar yang menjelaskan tentang penghapusan UN yang keputusannya masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud dan untuk itu pada hari Senin tertanggal 23 Maret 2020 BSNP mengeluarkan surat resmi terkait pengusulan untuk pembatalan UN tahun 2020 adapun isinya sebagai berikut :

Bersama ini kami sampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 BAB XVI;
3. Permohonan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) tentang penundaan Ujian Nasional SMA/MA, SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya karena wabah pandemi virus Corona (COVID-19);
4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional SMK/MAK oleh anggota BSNP dan Balitbang dan Perbukuan;
5. Keputusan rapat koordinasi BSNP dengan Balitbang dan Perbukuan, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Maret 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan perubahan kedua sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, bahwa yang berwenang membatalkan UN adalah Pemerintah. Oleh karena itu, demi kemaslahatan dan keselamatan bangsa, terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, BSNP sebagai badan mandiri dan independen yang berwenang menyelenggarakan Ujian Nasional (PP Nomor 19 Tahun 2005) mengusulkan kepada pemerintah agar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 dibatalkan. Surat usulan pembatalan Ujian Nasional sudah disampaikan oleh BSNP kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Maret 2020 dan bisa Di Download Disini

Demi kemaslahatan dan keselamatan bangsa, BSNP mengusulkan agar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 dibatalkan.

Dengan adanya surat ini bukan berarti UN di batalkan tapi masih dalam bentuk usulan adapun pembatalan UN tahun 2020 tetap mengacu pada surat resmi dari Kemendikbud. 

Ketua Komisi X: Kami Sepakat UN Ditiadakan, Kelulusan Siswa Bisa Ditentukan Nilai Raport Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua Komisi X: Kami Sepakat UN Ditiadakan, Kelulusan Siswa Bisa Ditentukan Nilai Raport",

Silahkan klik link dibawah ini :
https://regional.kompas.com/read/2020/03/23/23455201/ketua-komisi-x-kami-sepakat-un-ditiadakan-kelulusan-siswa-bisa-ditentukan

Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020

Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 - dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara benar dan terarah.

Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan untuk siswa Madrasah tahun anggaran 2020 serta memperlancar proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu dan tepat sasaran.

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah, Lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya.

Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan Pendidikan yang di tandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi Pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan dan antar Daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan kejenjang Pendidikan Tinggi.

Kuota dan Alokasi Anggaran Program Indonesia Pintar (PIP)

Kuota dan alokasi anggaran bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana tercantum dalam DIPA Direktorat Jendral Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jenjang MI dengan besar kuota siswa 939.607 dengan nilai bantuan Rp. 450.000 persiswa pertahun
2. Jenjang MTs dengan besar kuota siswa 745.086 dengan nilai bantuan Rp. 750.000 pertahun
3. Jenjang MA dengan besar kuota siswa 320.372 dengan nilai bantuan Rp. 1.000.000 pertahun

Bentuk Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

Bantuan Program Indonesi Pintar Tahun Anggaran 2020 berupa uang yang disalurkan secara non tunai oleh Bank penyalur melalui rekening penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan penerima bantuan akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terintegrasi dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Persyaratan Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

Bantuan Program Indonesi Pintar (PIP) bagi siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 perioritas utama diberikan kepada siswa Madrasah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Siswa Madrasah (MI, MTs, MA) yang terpadan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Siswa Madrasah yang berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dianggap miskin yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala Desa / Kelurahan / Kepala Madrasah tetapi belum masuk dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Untuk Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 dapat Di Download Disini

Dengan adanya Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 diharapkan agar penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran